TUGAS DAN FUNGSI BPD

Berikut adalah Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD:

TUGAS POKOK BPD

BPD bertugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

FUNGSI BPD

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

   • BPD berperan sebagai legislatif desa yang ikut merumuskan peraturan desa (Perdes)

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

   • Melakukan penjaringan aspirasi melalui musyawarah, kunjungan wilayah, dan forum warga

   • Menyampaikan usulan masyarakat kepada pemerintah desa

3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

   • Mengawasi pelaksanaan APBDes, pembangunan, dan program kerja pemerintah desa

   • Memberi saran atau peringatan tertulis bila ditemukan pelanggaran

4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa

   • Meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dari Kepala Desa

   • Mengawal pengelolaan keuangan dan aset desa agar tepat guna

5. Mengadakan musyawarah desa

   • Memimpin atau memfasilitasi Musyawarah Desa (Musdes) bersama pemerintah desa

   • Membahas rencana kerja, RPJMDes, dan isu penting lainnya

6. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa jika diperlukan

   • Membentuk panitia dan mengawasi jalannya proses demokrasi desa

HAK ANGGOTA BPD

• Mengajukan usul rancangan Perdes

• Mengajukan pertanyaan atau permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa

• Menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota

• Mendapatkan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa

OUTPUT/HASIL KERJA BPD

• Rancangan Perdes yang disetujui bersama

• Aspirasi masyarakat yang tersampaikan

• Evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa

• Laporan kinerja tahunan BPD